Tingkatkan PAD, Wabup Richi Aprian Gelar Rapat Pemetaan Data Pajak

TANAH DATAR - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  khususnya di sektor pajak.

Melalui instansi terkait, Wakil bupati Richi Aprian gelar rapat evaluasi pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Jumat (21/5) di Aula kantor bupati.

Baca juga: Ikuti Protokol Kesehatan, Kemenperin Gelar Tes CPNS Formasi Tahun 2019 Secara Daring

Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Adrion Nurdal, Kepala Dinas PU diwakili Kabid Tata Ruang Harniwati, Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Tanah Datar Vorry Rahmad

Pada kesempatan tersebut Kepala BKD Adrion Nurdal sampaikan, pada saat ini pemerintah daerah untuk PBB dan BPHTB (Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan) masih menggunakan data lama, sehingga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) rendah.

Baca juga: Pjs Wako Solok Ikuti Vicon Pilkada Serentak

"Sebelum validasi data ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), kita harus sempurnakan peta terlebih dahulu dengan rinci  dan jelas objek pajaknya, kita harapkan tahun 2022 tuntas karena ini sangat berpengaruh terhadap PAD, " ungkap Adrion. 

Sementara itu Wabup Richi Aprian sampaikan rapat ini dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki pemerintah daerah di sisi PBB serta validasi pemetaan objek pajak.

Baca juga: Buka Pelatihan SOP dan Persus DAK PK2UKM, Pjs Wako Solok Berharap Tetap Mengacu Pada Perda No.6/2020

Lebih lanjut, Wabup Richi, menekankan agar pemungutan PBB bisa dimaksimalkan, sebelumnya data harus valid dan jelas lokasi objek pajak seperti bangunan dan luas tanah. 

"Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, untuk itu data harus valid dan jelas kepemilikannya untuk menentukan nilai objek pajak. Semakin besar kita meningkatkan pendapatan tentunya akan berpengaruh terhadap dana bagi hasil atau dana-dana yang diturunkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, " kata wabup Richi. 

Baca juga: Pjs Wali Kota Solok Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2021

Wabup Richi, tegaskan agar perangkat daerah terkait lakukan  koordinasi secara intensif dengan BPN untuk sinkronisasi data, kapan perlu langsung turun ke lapangan bersama-sama. 

Kabid Tata Ruang Harniwati juga laporkan untuk data pemetaan pemerintah daerah masih mengunakan data tahun 2016, sampai saat ini sudah dilakukan pemetaan di beberapa kecamatan. "Insya Allah tahun 2022 bisa diselesaikan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Tanah Datar melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).(JH)

Baca juga: Tony Rosyid: Tiga Tahun Dipimpin Anies, Jakarta Telah Berubah