Bupati Eka Putra Hadiri Paripurna Untuk Menyampaikan Jawaban 3 Ranperda

TANAH DATAR - Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan Nota Penjelasan atas 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar, Senin (23/5/2023) yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani, Sekretaris Dewan Yuhardi dan dihadiri unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar.

Adapun tiga Ranperda tersebut yakni, Ranperda Penanggulangan Bencana, Ranperda Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 dan Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Baca juga: Diwakili Assisten, Pjs Wako Solok Ikuti Vicon Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Cuti Bersama

Terkait dengan Ranperda Penanggulangan Bencana Bupati Eka menjelaskan, Kabupaten Tanah Datar secara geografis merupakan daerah yang berada di sekitar Gunung (Marapi, Singgalang dan Gunung Tandiket) dan juga terdapat danau yang cukup luas yaitu Danau Singkarak yang terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan serta memiliki banyak perbukitan.

Sebab itu, kata Bupati, secara umum Kabupaten Tanah Datar berada di daerah rawan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, cuaca ekstrim dan letusan gunung api maupun kekeringan. Bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan masyarakat baik dari faktor alam dan non alam yang akan menyebabkan korban jiwa manusia dan lingkungan hidup lainnya.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia, Tinjau Lokasi Food Estate di Desa Ria-Ria

Untuk itu, tambah Bupat, perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terukur, terarah dan terintegrasi baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Tujuan dibentuk Ranperda ini sambung Bupati, yaitu untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh serta terkoordinasi dan mengakomodir dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dari resiko, ancaman dan dampak bencana.

Sementara, terkait Ranperda Pembangunan Industri kabupaten Tahun 2023-2043, Bupati menjelaskan, sektor industri dalam pembangunan ekonomi nasional memiliki peranan yang sangat penting karena sektor industri memiliki keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan di daerah, untuk itu daerah perlu mengembangkan sektor industri sebagai penggerak utama dalam pembangunan daerah.

Baca juga: Firli Bahuri: Dalam Sepekan KPK Periksa, Tetapkan Serta Tahan Banyak Tersangka Koruptor

Lebih lanjut, untuk mendorong kemajuan industri yang dilakukan secara terencana dan tersusun secara sistematis dalam satu dokumen perencanaan dan dalam bentuk rencana pembangunan industri dalam jangka waktu 20 puluh tahun yang bertujuan untuk mewujudkan pengembangan industri lokal/daerah untuk peningkatan nilai tambah, dan daya saing produk unggulan daerah sebagai pilar penggerak perekonomian di daerah secara mandiri dan menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan industri daerah.

Kemudian, menyangkut Ranperda Pencegahan, dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Bupati Eka Putra menjelaskan, Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu kabupaten tujuan wisata dan telah mengalami perkembangan yang cukup cepat. Namun, di sisi lain dihadapkan pada permasalahan tumbuhnya permukiman kumuh yang memerlukan upaya berkelanjutan.

Baca juga: Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan, Pjs Wako Solok Minta OPD Segera Selesaikan Target Realisasi

"Saat ini kondisi permukiman kumuh di Tanah Datar pada 14 kecamatan memiliki beberapa kesamaan seperti kondisi bangunan semi permanen dan teratur, kepadatan bangunan tinggi, permukaan jalan rusak, saluran drainase tidak berfungsi dikarenakan dipenuhi oleh sampah dan rendahnya kepemilikan jamban keluarga serta permasalahan utama adalah masalah sanitasi, ketidak teratur bangunan dan jalan lingkungan, " urai Bupati.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman tambah Bupati Eka, maka perlu di bentuk Peraturan Daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai pedoman dalam melaksanakan pencegahanhal tersebut.

Baca juga: Joni Ikwal: Pembangunan Fisik di Pesisir Selatan Lebih Banyak dari APBN, dari APBD Mana?

Diakhir penjelasannya, Bupati Eka Putra juga menyadari berbagai keterbatasan dalam penyusunan Ranperda tersebut dan berharap kiranya proses pembahasan berjalan lancar, sehingga Raperda tersebut dapat disetujui bersama dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Sementara itu pimpinan sidang Anton Yondra menyampaikan, sesuai badan Musyawarah rapat akan dilanjutkan sesi II tanggal 24 mei 2023 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas tiga Nota ranperda yang di ajukan Bupati.

Sebelum menyakhiri sidang, anggota DPRD Tanah Datar juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah atas raihan prestasi menjadi yang terbaik kelima pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional tahun 2023 atas program unggulan Bajak Gratis. (JH)