Kapolsek LBU Terkesan Kurang Tanggap Terkait Status DPO JS

Kapolsek LBU Terkesan Kurang Tanggap Terkait Status DPO JS
Foto : Dok. Ditkrimsus Polda Sumbar

TANAH DATAR - Kapolsek Lintau Buo Utara, Polres Tanah Datar Iptu. Pifzen Finot. SH yang menangani perkara penganiayaan yang menimpa Jondra Volta alias Jon Skania (48) atau yang akrab disapa JS terkesan kurang tanggap dengan status JS yang juga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumbar dalam kasus ilegal mining.

Saat ditanyakan mengenai langkah dan upaya yang dilakukan jajarannya guna mencari tahu keberadaan JS, Iptu. Finot menyatakan tidak ada upaya yang dilakukannya selain mengirim surat panggilan terhadap JS. Finot berdalih ia dan jajarannya hanya fokus menangani perkara penganiayaan yang menimpa JS, terkait ada perkara lain yang menjerat JS itu diluar fungsi jajarannya.

“Saat ini kita tidak mengetahui keberadaanya (JS), upaya yang kita lakukan hanya bisa mengirim surat pemanggilan melalui pihak keluarga untuk dimintai keterangannya sebagai korban, karena kami hanya menangani masalah penganiayaan. Untuk masalah DPO silahkan konfirmasi ke fungsi yang menanganinya”, tulis Finot kepada indonesiasatu.co.id melalui aplikasi chatting, Kamis (18/02).

Menanggapi hal itu seorang tokoh masyarakat Lintau yang enggan disebutkan identitasnya menyesalkan sikap Finot. Menurutnya, sangat tidak etis Iptu. Finot bersikap dan mengeluarkan pernyataan seperti itu.

“Diakan polisi, harusnya begitu mendapati atau mengetahui keberadaan seorang DPO dia harus mengamankannya, gak perduli itu DPO jajarannya atau bukan, yang jelas diamankan dulu setelah itu baru lakukan koordinasi dengan jajaran/instansi yang menetapkan DPO”, tuturnya

Terpisah, Kepala Bidang Humas (Kabidhumas) Polda Sumbar Kombes. Pol. Satake Bayu Setianto saat dihubungi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Ditkrimsus untuk memburu keberdaan JS, ia bahkan menghimbau JS untuk menyerahkan diri sebelum dilakukan upaya paksa.

“Saya himbau yang bersangkutan untuk segera menyerahkan diri, kalau gak tar susah sendiri, tar kita pasti akan lakukan upaya paksa”. Tukas Satake kepada indonesiasatu.co.id, Jum’at (19/02).

Sebelumnya ramai diberitakan Jondra Volta alias Jon Skania (JS) ditetapkan masuk dalam DPO kasus ilegal mining oleh Ditkrimsus Polda Sumbar sejak 10 Agustus 2020 seperti yang tertera dalam surat No. DPO/19/VIII/RES.5.5/2020/Ditkrimsus yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kombes. Pol. Arly Jembar Jumhana. S, ik.

JS disangkakan melanggar pasal 158 UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan nacaman kurungan maksimal 10 tahun penjara. (JH)

tanahdatar ilegalmining Dpo
Joni Hermanto

Joni Hermanto

Previous Article

Menjadi Korban Penganiayaan, DPO Kasus Ilegal...

Next Article

Polisi Minta Buronan Kasus Ilegal Mining...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 258

Postingan Tahun ini: 1290

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 225

Postingan Tahun ini: 1345

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 155

Postingan Tahun ini: 271

Registered: Apr 16, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 145

Postingan Tahun ini: 768

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda

Follow Us

Recommended Posts

Adelin Lis Ditangkap, Ini Pendapat Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia
Terkait Adelin Lis, Ini Pendapat Guru Besar Hukum Internasional  Universitas Indonesia
Dugaan Korupsi pada PT.ASABRI,  Kejagung RI Kembali Periksa 4 Saksi
Tim Jaksa Penyidik Periksa 1 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi PDPDE Sumatera Selatan
Terus Berproses, 1 Saksi Diperiksa Jaksa Terkait Dugaan Korupsi Pengalihan IUP Batubara Sarolangun.